DPR RI, Need A New (Character) Building?

Sewaktu menjadi Staf Ahli DPR RI untuk salah seorang selebritis, saya punya pengalaman lucu. Adik kandung sang seleb (Fraksi Demokrat), yang baru tiba dari belanda, datang ke kantor rakyat di Senayan itu. Lalu berkata: “Oh, ini ya… Gunung Rakyat?”

Sontak kami terpingkal. Lantaran lidah Belandanya salah ucap: yang maksudnya “gedung” malah disebut “gunung”. Namun belakangan, agaknya ujaran itu ada benarnya juga. Lebih-lebih bila mengingat betapa DPR telah menjelma menjadi gunung(an) masalah di republik ini. Sebagaimana lazimnya gunung, juga sulit dijangkau, dan hanya indah terlihat dari jauh.

Akses ke “gunung” DPR bukan dipermudah malah dipersulit —dengan proyek kartu khusus dan pengamanan berlipat. Gunung DPR juga hanya bagus sebagai sebuah pemandangan, persisi di tengah lanskap kota, dengan hutan kecil nan hijau. Tetapi, juga sebagaimana isi dalam perut gunung, di dalamnya “bergolak lahar berapi”.

Perkara terhangat adalah proposal pembangunan Gedung Baru DPR RI, yang menyerap anggaran triliunan rupiah, dan akan diselesaikan dalam kurun tiga tahun. Usulan ini sekali lagi menyembulkan masalah laten DPR RI, ketiadaan sense of urgency dan miskin sense of priority

Jelas-jelas yang dibutuhkan adalah pembangunan karakter, atau character building, tetapi proposal pengajuan justru adalah pembangunan gedung baru (a new building). Senyata-nyatanya diakui semua pihak, termasuk internal dewan sendiri, tentang perilaku malas, tidak produktif, rajin mangkir sidang, dan rupa-rupa bau tak sedap lain, inilah problem prioritas di kantor senayan itu. Bila diperas jadi satu, maka sumber penyakitnya adalah karakter atau mental. Mentalitas tak bertanggung jawab. Mengingkari amanat politik publik.

Proposal Gedung Baru itupun tidak valid dari aspek argumentasi teknis. Bahwa sarana yang tersedia saat ini, yaitu Gedung Nuantara Satu sudah overload (melebihi kapasitas). Rujukan informasi bahwa diasumsikan ada 2500 penghuni di sana adalah lemah dari sisi pembuktian. Karena yang terjadi adalah lalu lintas dan mobilitas di Gedung DPR begitu cepat. Konsentrasi para penghuni kerap tersebar-sebar, bergerak ke segala pojok ruang dan bangunan yang tersedia —-di luar gedung Nusantara Satu, ada juga gedung yang lain.

Siapa lagi yang bisa menjaga rahasia bahwa Anggota Dewan jarang naik ke Gedung Nusantara Satu? Hingga lahir guyonan pedas tentang Anggota yang bertanya ke Security DPR: Mas, ruangan saya nomor berapa, ya?

Basis rasionalitas tentang “antisipasi” lonjakan penghuni DPR ke depan nanti juga masih perlu diratakan dengan nalar sehat. Pihak pro pembangunan gedung baru senantiasa mengulang alasan sama, bahwa kelak akan ada penambahan lima orang staf ahli, olehnya butuh penambahan ruangan yang lebih luas.

Bila tak cermat, rasionalisasi seperti ini termasuk saru (alias terlihat agak kabur). Karena bisa jadi benar, bisa juga keliru.

Alasan ini bisa menjadi benar andaikata “segala yang tersedia” hari ini sudah berfungsi optimal.

Mengapa harus ada usulan penambahan lima orang staf ahli? Mengapa bukan perpustakaan yang lebih dilengkapi? Ini adalah kontradiksi hebat yang mestinya dilacak.

Sekarang ini, terjadi ironi Staf Ahli. Mereka lebih berposisi sebagai asisten, pembawa tas dan dokumen, pengawal pribadi, atau malahan menjadi kurir. Tak ada lagi asasement atau pengujian, tak ada evaluasi, dan tak ada standar keahlian untuk para Staf Ahli. Jangan tak percaya, saya punya kawan seorang Staf Ahli yang tak bisa mengoperasikan komputer, dan tidak bisa mengetik… Jumlahnya bukan satu, tapi dua orang.

Rekrutmen Staf Ahli berlangsung kacau. Dan anggota Dewan hanya menikmati “dampak ekonomisnya” saja. Karena negara harus membayar mereka per bulan 7 jutaan (uang ini bisa masuk ke tangan anggota, dan dibayar sisanya ke staf ahli yang asal rekrut, bisa sanak saudara, atau tetangga).

Sudah pasti, fakta-fakta ini akan menggiring pada asumsi tunggal, bahwa pembangunan Gedung Baru DPR lebih bermakna proyek materialistik, tinimbang perbaikan mutu DPR secara holistik.

Sebagai catatan pamungkas, saya yang berpengalaman “beredar” di DPR dalam hitungan tiga tahun terakhir, sungguh tertegun, ketika menyimak alasan lain untuk pengadaan gedung baru, yaitu masalah “penambahan ruang” Anggota Dewan, agar lega ketika menerima tamu/ aspirasi daerah.

Faktanya: bukan perkara mudah untuk lolos dan menemui anggota DPR. Rakyat yang benar-benar butuh, harus melalui prosedur berlapis-lapis untuk naik ke atas. Komunitas DPR, senyatanya, hanya ramah untuk kelas tertentu saja. Sesungguhnya, jarang sekali aspirasi dan dialog publik berlangsung di ruang-ruang anggota, kecuali di ruang rapat. Begitulah….

Lelucon Tentang DPR Malas

Humor adalah perlawanan orang-orang tak bersenjata. Saya bukan Satpol PP, Anda juga bukan tentara. Maka, marilah kita tertawa saja atas ulah wakil rakyat tercinta...


HP Tertinggal
Syahdan ada anggota DPR yang terkenal rajin dan mendapat julukan ”Anggota Teladan”. Saking rajinnya, dalam setiap masa sidang, tak pernah satukalipun ia bolos. (Nah, cocok pakai istilah syahdan kan? Karena di dunia nyata tak pernah ada anggota setekun itu, he..he..he..).


Tetapi Masa Sidang Bulan ini terjadi perubahan. Tercatat dua minggu si Anggota Teladan itu tak masuk. HP-nya juga tak bisa dihubungi.


Akhirnya, ketua Fraksi (yang merasa bangga dengan keteladanan anggotanya), datang ke rumah si Anggota, untuk mengecek langsung kepada keluarga yang bersangkutan.

Ketua Fraksi: ”Ibu, mengapa kok suami Anda dua minggu ini tak terdengar kabar?”

Isteri Anggota Teladan: ”Biar saja, dia lagi enak-enakkan kok. Katanya pergi cuma satu hari, ngambil HP, tapi sudah dua minggu ini tak pulang. Dasar kurang ajar!

Ketua Fraksi (bingung dengan respon emosional isteri anak buahnya): ”Lho, memangnya HP suami Ibu tertinggal di mana? Kok, lama banget...”

Isteri Anggota Teladan (menjawab ketus): ”Di sono... di rumah bini mudanya!!!”


Sudah Lupa
Demi menjaga martabat di mata rakyat, seorang Ketua Fraksi DPR memanggil anak buahnya yang terkenal ngeyel, tak pernah sekalipun datang di sidang paripurna. Sembari pasang muka masam, Pak Ketua Fraksi bertanya:

”Pak, sejak dilantik, kenapa Bapak tak pernah datang ke sidang paripurna.”

Anggota (yang malas rapat): ”Maaf Pak Ketua, saya sudah lupa di mana lokasi ruang paripurna...”


Cita-Cita
Seorang bocah SD membuat seluruh guru dan kepala sekolah kelimpungan. Anak bandel itu sering bolos. Kalaupun datang ke sekolah selalu terlambat. Merasa mengkel, Pak Kepala Sekolah turun tangan, bertanya langsung:

”Nak, kenapa sih kamu begini terus! Malas dan sering bolos. Mau jadi apa sih kamu?

Si anak sambil garuk-garuk rambut menjawab ringkas: ”Mau jadi Anggota DPR Pak...”

Kepala sekolah: !?%$&#!



Isi Pulpen Habis
Masyarakat mungkin belum banyak tahu, sebenarnya Anggota Dewan yang mangkir sidang paripurna itu banyak sekali (jauh lebih banyak dari yang diberitakan koran-koran). Tetapi mereka selamat dari kecaman publik, karena selalu meminta Staf Ahli untuk menandatangani kehadirannya. Caranya: si Staf Ahli datang ke ruang sidang paripurna, lalu ngobrol ”cincay” dengan petugas absensi (biasanya Staf dari Sekretariat Jenderal).

Biasalah, satu kali ”titip tandatangan”, uang seratus ribuan segera ”berpindah tangan.” Begitulah setiap kali sidang paripurna digelar, tradisi itu berlangsung.

Tapi, malang, rupanya Si Anggota salah rekrut Staf Ahli. Buktinya, namanya tetap terpampang sebagai Anggota DPR paling malas, sepuluh kali bolos.

Si Anggota murka luar biasa... Dipanggilnya Staf Ahli (kali ini bukan untuk menitipkan uang absensi, melainkan akan mencaci maki!).

Anggota DPR: ”Brengsek kamu, kan saya sudah suruh titip tanda tangan, kenapa nama saya masuk daftar? Kamu sudah mempermalukan saya!!!

Staf Ahli: ”Sudah kok, Pak. Sudah saya tandatangani...”

Anggota DPR: “Bohong kamu! Buktinya nama saya tetap diumumkan…”
Staf Ahli: “Itulah Pak, saya hanya punya satu pulpen dari dulu. Dan sudah lama isinya habis, jadi kalau dipakai tandatangan absen, tintanya tak muncul…”


“Dicium” Presiden
Dalam “Dokumen Rahasia BK” (Badan Kehormatan DPR), ada Anggota DPR yang cantik (tetapi rajin bolos rapat, lalu rajin pula mengirim Surat Keterangan, dengan isi yang aneh: Izin tak ikut rapat karena “dicium” Presiden. Begitu terus. Hingga tercantum data 5 kali izin dengan alasan yang sama.

Ketua BK sangat penasaran. Ia panas dingin, jika terendus oleh Media Massa, pasti menjadi santapan lezat untuk dipublikasi terus-menerus. Terlebih, ia tahu persis bahwa si Anggota memang cantik. Terjadi dialog antara ketua BK dan Si Anggota DPR cantik, berikut ini...

Ketua BK: ”Ibu, saya tak mengerti, maksudnya apa dicium presiden hingga tak bisa ikut rapat. Ini benar atau mengada-ada?”

Anggota DPR cantik:
”Benar kok, Pak. Saya memang dicium, tapi oleh Presiden TAXI.”

Trully, Madly, Lazy (Lagu Malas DPR RI)

Seperti karya Savage Garden yang berjudul "Trully, Madly, Deeply", maka polah Anggota DPR yang malas adalah lagu lama (yang dimainkan ulang). Dulu, sorotan publik begitu senyap. Kali ini lain lebih nyaring: publikasi gencar dilakukan terus menerus.


Barangkali ada dua latar penyebab. Pertama, adanya pengakuan dari Marzuki Alie, Ketua DPR RI, yang mengaku kehabisan akal mengatur "anak buahnya di Senayan". Kedua, karena memang DPR periode 2009-2014 ini begitu rendah produktivitasnya. Soal kinerja rendah dan miskin produktivitas inipun juga bagian dari lagu lama. Mari ambil pembanding. Selama sejarah DPR RI, hanya pada periode Presiden Habibie DPR begitu produktif, mengahasilkan 90-an Undang-Undang, dalam tempo hanya satu tahun! Mereka tidak malas karena berada dalam tekanan luar biasa (maklum, reformasi sedang berkibar). Setelah itu: DPR selalu gagal memenuhi amanat Prolegnas (Program Legislasi Naisonal). Artinya, secara kelembagaan, DPR RI selalu tak mampu memenuhi kewajibannya (meski hanya di satu fungsi, yaitu fungsi legislasi).


Lalu seperti perilaku malas seumumnya, Anggota DPR RI hari inipun pandai melagukan pameo: bahwa "satu-satunya kecerdasan orang malas adalah rajin meracik dalih" ---guna membenarkan tindakannya. Terbukti, belakangan ini berhamburan suara politisi yang rajin membela rekan-rekannya yang rajin mangkir.


Political Exucesd
Dari sisi komunikasi politik, bergulir tiga model dominan dalam wacana pembelaan diri Anggota Dewan di Gedung Rakyat Senayan. Pertama, model alibi (seperti pesakitan kriminal yang mengaku sedang di tempat lain, tidak berada di TKP, Tempat Kejadian Perkara). Alibi Dewan adalah mereka sibuk dengan urusan di luar gedung DPR, jadi wajar saja kalau tak mengikuti sidang! Coba lihat: Ratu Munawaroh, Anggota DPR RI Fraksi PAN, yang oleh koran-koran Jakarta dijuluki" Ratu Pemalas" karena tidak menghadiri 9 kali sidang berturut-turut, mengaku sedang ikut Pilkada di Jambi.


Jawaban kedua, model testimoni, alias "meminjam" pengakuan pihak lain (yang dianggap berkompeten). Kembali mengambil sampel Ratu Pemalas (Ratu Munawaroh), yang dibela oleh Viva Yoga Maulandi, rekannya di Fraksi PAN, yang menyatakan bahwa ketidakhadiran Sang Ratu hanyalah untuk sementara. Lain waktu, politisi perempuan dari Partai Berlambang Matahari itu akan rajin hadir.


Jawaban ketiga, model Alegori, alias gaya bahasa retorika yang bersandar pada kiasan indah ---tetapi sesungguhnya mengkhianati kenyataan. Bayangkan saja, tak ada hujan tak ada angin, Pramono Anung Wibowo, dari Fraksi PDIP menyatakan bahwa Anggota DPR RI adalah negarawan, olehnya tak perlu rajin ikut rapat. Sungguh ini alegori yang menyakitkan nurani. Negarawan jauh melampaui politisi, dari sisi pengabdian, karakter, dan juga intelektualitas. Menyebut Anggota DPR RI sebagai negarawan adalah jauh panggang dari api. Inilah tiga model <\i>political excused dari wakil rakyat kita. Seperti menanak nasi kemarin sore, basi dan membuat mual.


Momentum
Menyedihkan ketika kontroversi "malas rapat dan rajin bolos" ini miskin counter opini dari pihak luar. Beberapa pengamat memang sudah menyatakan prihatin. Namun, tak ada gugatan panjang dan counter opini yang kuat, sehingga rakyat tidak memiliki referensi yang cakap. Bahkan cenderung opini yang dipublikasi oleh pers mengikuti arus yang sengaja dilemparkan oleh Anggota Dewan. Salah seorang aktivis dari Formappi (Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia), Sabastian Salang, hanya berkomentar pendek: bahwa soal DPR malas harus dikembalikan kepada internal partai, untuk melakukan pembinaan.


Mestinya ini menjadi momentum yang tak boleh lepas.


Persis di Tahun 2006, sejumlah lembaga independen, yaitu IFES, NDI dan PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), bekerjasama dengan Tim Peningkatan Kinerja DPR RI, pernah melakukan riset untuk memperbaiki kualitas DPR RI. Salah satu temuan yang membuat kinerja rendah adalah basis pengetahuan dan pengalaman rendah dari para legislator kita. Artinya, mereka malas karena memang tidak kapabel dan tidak mengerti persoalan ----yang justru menjadi tugas wakil rakyat. Rekomendasi saat itu adalah menambah Staf Ahli, untuk memberikan fungsi konsultasi dan asistensi.


Poin ini sebenarnya menjadi pintu masuk dalam melacak fenomena malas di Gedung Rakyat. Urusannya adalah psikis, terkait dengan aktualiasi diri para politisi. Bagaimana mungkin Anggota bisa rajin dan memiliki minat tinggi, bila mereka tak mengerti apa yang dibahas dalam rapat? Wajar bila mereka mangkir, karena toh hanya akan menjadi penonton pasif. Jadi, isu DPR malas seharusnya kita dorong untuk membongkar pokok perkara yang sesungguhnya... yaitu "mindset" dan" block mental" para anggota. Tetapi itu tidak terjadi. Entahlah....

Mabuk Citra, Ulah Politisi Kita

Hanya dua hal yang tidak bisa disembunyikan dalam hidup kita: "mabuk" dan "cinta". Jauh lebih parah bila hal itu datang bersamaan: mabuk cinta! Tak perlu penjelasan akan hal ini. Justru yang menarik adalah telaah terhadap perilaku "mabuk citra" yang menjangkiti para politisi.


Dalam politik, petuah sarkastik itupun berlaku. Hanya dua hal dalam politik yang tak boleh disembunyikan: "kebaikan" dan "kesantunan". Ketika politisi terserang mabuk citra, maka ia sedang getol memainkan kebaikan dan kesantunan berpolitik.


Baca pelan-pelan saja. Di saat berbuat baik, politisi sejati pasti akan mengundang koleganya dari media massa. Kalau perlu, disertai Konferensi Pers dan senarai puja-puji dari orang-orang terkenal. Pastikan bersok pagi koran-koran mewartakan tentang aksi "amal sholeh" si politisi sejati itu. Ini tentu berbalik punggung dengan "perbuatan baik" sejati dalam petuah agama (amal sholeh sebisa mungkin harus disembunyikan, jika tak ingin jatuh dalam amal riya, pamer diri). Jangan beramal tanpa sorotan televisi!!! Begitulah kiat politisi sejati.


Satu lagi yang tak boleh disembunyikan dari politisi sejati, tentang kesantunan. Belajarlah ke pihak yang tepat: para diplomat. Mereka ----para duta negara yang pekerjaan rutinnya antara lain makan-makan itu--- adalah Mahaguru yang sangat terlatih bermuka santun. Bahkan ketika cegukan sekalipun, mereka sanggup berkelit (sembari melempar seulas senyum di balik bibir gelas sampanye). Hanya diplomat yang bisa terbahak-bahak sembari merapikan dasi di leher ---atas guyonan yang pedas dan tak lucu.


Dua pokok itu yang menjadi sentral dalam teknologi politik pencitraan. Berhamburanlah, kini, paket-paket kampanye publik yang bernada amal shaleh. Teknik popular action ini sudah terbilang luar biasa. Ke luar dari pakem yang sesungguhnya, bahwa politik pencitraan berbasis pada sekumpulan fakta-fakta, gagasan, dan ideologi para politisi, yang ingin disebar agar dikenali dan dipahami orang banyak. Hari ini kita lihat: politik pencitraan berbasis pada perkara yang dibuat-buat. Hingga itu, di awal kompetisi Pilpres 2009, terdapat seorang tokoh yang memakan nasi aking (tetapi terlihat sangat terpaksa dan tak tulus, hingga menimbulkan antipati publik).



Operasi pencitraan ke luar dari rel, dan hanya berjalan karena gelimang uang. Fenomena ini yang melahirkan empat bentuk bencana dalam politik "kebaikan" dan politik "kesantunan" di Indonesia. Prahara itu adalah:


Bencana Politik
Pertama politik pencitraan dengan jualan "orang baik dan santun" menjadi ujung tombak dan mewujud sebagai satu-satunya pesan yang ingin disampaikan aktor politik tertentu. Ini jelas bencana. Sejatinya, politik pencitraan dengan jualan apapun adalah berada di tahap kedua dalam operasi komunikasi politik.


Masalahnya adalah kompetensi, kapabilitas, dan integritas untuk menjadi tokoh publik (pejabat, anggota DPR, Menteri atau bahkan Presiden), adalah perkara utama yang mesti hadir terlebih dahulu. Alur logikanya jelas: baik dan santun adalah persoalan personality, tidak mutlak hadir setiap waktu, dan pokok soal baik dan santun itu sangat relatif (baik dan santun versi Jawa, tentu beda dengan versi Manado).


Tetapi hukum inilah yang koyak, dicakar oleh politic imagology. Tokoh publik, terlihat buru-buru menyodorkan "rumus tebar pesona" sembari menyamarkan wilayah kemampuan, kompetensi serta integritasnya sebagai pemimpin. Ketika Gas Elpiji meletus, KPK loyo, isu Bank Century raib, dan harga Sembako melambung, malah dijawab dengan "bahasa baik dan santun". Walhasil kita tak pernah tahu apakah sang tokoh memiliki kompetensi untuk membereskan atau tidak.


Debu di bawah karpet
Kedua Meletakan superioritas "politik baik dan santun" menggiring tokoh untuk cenderung berhitung kepada respon dan bukan pada hasil. Padahal kita tahu, tata tertib kekuasaan mestinya berhitung pada hasil, berorientasi pada kemaslahatan publik, dan problem solving. Barangkali publik telah cukup lelah, atas tumpukan masalah yang "seperti menyimpan debu di bawah karpet". Dahaga publik yang haus akan penyelesaian masalah hanya terselesaikan sesaat, karena toh tak ada upaya penanganan tuntas. Bencana dari pola ini adalah menghasilkan apatisme publik. Lama-lama bergulir menjadi pembiaran, karena toh jawaban penguasa adalah politik pencitraan.


Mabuk Citra
Ketiga, dalam politik pencitraan dua pihak yang berinteraksi (penguasa dan yang dikuasai) bisa sama-sama jatuh dalam penilaian yang keliru. Dalam teknologi pencitraan, wilayah permainan berada dalam ruang persepsi, dan bukan realitas. Tentu saja persepsi tak harus benar atau tak mesti sungguh-sungguh terjadi. Ambil contoh soal kemiskinan. Kemiskinan akan dianggap tidak ada ketika tidak ada tragedi dan peristiwa-peristiwa yang meledak, dan persepsi publik akan berada pada asumsi aman. Padahal sesungguhnya, puluhan juta orang terjerat oleh tali kekang kemiskinan.


Tokoh Otentik
Keempat mabuk citra sama belaka dengan mabuk cinta, gampang terjangkiti imaji-imaji indah dan terbuai mimpi. Sang pemuda yang jatuh cinta gampang meniru kisah-kisah fiktif, dari film atau bahkan dari roman picisan. Inilah yang kita khawatirkan dalam blantika politik nusantara. Saat ini terjadi peniruan, duplikasi, dan bahkan modelling atau politik baik dan santun (versi pencitraan). Di mana-mana, politisi seolah tidak menghadirkan wajah kultural nusantara yang asli. Kita butuh karakter beraneka ragam, bukan tingkah laku yang dikemas. Hari ini, tak pernah jelas, mana politisi Jawa, mana politisi Ambon, dan mana politisi Sangir Talaud. Semuanya berlomba bermanis-manis muka.


Terakhir ini, ada tendensi bahwa tokoh tertentu menjadi role model, seraya mengakumulasi kekuasaan yang dipegangnya sebagai bagian dari instrumen pencitraan ---yang menguntungkan hanya dirinya sendiri. Menjadi role model, karena ia menjadi bayang-bayang dari berbagai kekuatan atau tokoh-tokoh alternatif. Nyaris menjadi kredo, bahwa jika ingin sukses, harus mirip dengan tingkah laku dan personality Sang Tokoh Utama. Kita kehilangan politisi yang otentik. Bahkan tokoh muda dan dianggap "inspiring" sekelas Anas Urbaningrum sekalipun, menjura hormat dalam role model yang dimainkannya.


Sungguh bencana politik yang tak patut kita tunggu. Indonesia sebelumnya tak mengenal politik duplikasi seperti ini. Tidak Bung Karno, tidak Bung Hatta, tidak juga Bung Sjahrir atau Tan Malaka. Mereka berkibar dengan jati diri yang otentik. Bahkan Jenderal Soeharto sekalipun, tak pernah dijadikan role model oleh siapapun ----kecuali karena ketakutan. Hari ini, Sang Tokoh Pencitraan menjadi blue print oleh politisi dan para konsultannya. Wallahu'alam bishawab.

Negara Selalu Kalah... dan Sesat Pikir DPR RI

Statistik itu dusta, kata sebuah buku ---yang berjudul Kebohongan Statistik! Cara mudah mendeteksi kepalsuan dalam data statistik adalah ini: "Angka Bulat Selalu Palsu!". Tetapi, hari ini, di Indonesia, statistik ternyata juga penuh insiden. Tragedi penistaan terhadap rakyat jelata yang berlelah-lelah melakukan pencatatan. Selembar pernyataan Surat Tugas Negara ternyata sia-sia.


Negara selalu kalah... Tanyakan hal itu pada petugas sensus yang mewakili tugas pemerintah. Mereka diusir, datanya dirobek lalu dilempar, digigit anjing, beropeasi malam bersama para gelandangan, dan sungguh melelahkan. Mudah-mudahan ini bukan cermin perilaku kebanyakan orang-orang super kaya di Indonesia. Cukup sebagian saja...


Jika saja mampu memilih, barangkali ribuan petugas Sensus yang mengikuti pelatihan nan melelahkan tak akan mengabdi sebagai pencatat data penduduk. Boleh juga diragukan: jangan-jangan Biro Pusat Statistik tidak menyiapkan modul untuk mengajari strategi "menginterogasi" status kependudukan orang-orang kaya. Strategi minimal untuk memaksa secara halus, bahwa data setiap kepala itu penting bagi negara! Maka yang terjadi di lapangan adalah exit strtegy, petugas kabur dan menghindar.


Itupun adalah apa-apa yang kita baca melalui media massa. Belum, misalnya, mengira-ngira baratnya perjuangan para petugas Sensus di pelosok Papua, di pedalaman Kalimantan, berhadapan dengan ganasnya kondisi alam di lembah-lembah dan gunung-gunung. Dari sini, klaim Universalisme Ilmu Statistik langsung rontok. Desain sensus versi WHO, atau Worl Bank yang digunakan BPS, sama sekali tak membaca "tantangan demografis" di Nusantara. Tak pernah ada publikasi rinci, apakah UNFPA, badan PBB yang menjadi partner BPS kali ini membuat desain khusus atau tidak. Betapa tak mudah!


Lalu yang selalu terjadi dalam setiap apapun agenda pekerjaan nasional di negeri tercinta ini, adalah betapa jomplangnya beban kerja dengan daya dukung anggaran. Hitung kasar: populasi penduduk Indonesia yang keempat terbesar di dunia itu diperkirakan mencapai 235 juta, dan untuk objek sebanyak itu hanya mencadangkan anggaran 1,3 Triliun, alias termurah sejagat!




Negara Kalah
Per definisi, status negara kalah adalah tahapan paling awal menuju negara gagal. Dunia tahu persis, failure state, atau negara gagal adalah ketika negara dan perangkat penyelenggara kekuasaannya tak mampu memenuhi kebutuhan mendasar para penduduknya. Itu dari aspek pelayanan. Sementara dari aspek otoritas, negara gagal adalah negara yang bahkan tak berhasil melaksanakan apa-apa yang menjadi kehendaknya. Negara gagal adalah negara yang tidak didengar... bahkan oleh penghuninya.


Lalu negara kalah?


Sifatnya agak temporal, tidak permanen ajeg sebagaimana negara gagal. Kadang negara begitu super power memaksa rakyat tunduk, misalnya ketika harga BBM dinaikkan. Tetapi terkadang negara lumpuh berhadapan (vis a vis) rakyatnya. Indonesia lumayan berpengalaman dalam status seperti ini. Dalam isu kisruh Sensus Nasional, agaknya cukup pantas disebut gagal. Sekurangnya, gagal melindungi harga diri dan kehormatan para petugas sensus ---dengan titel demi tugas negara!


Sementara target negara melambung ke ujung langit. Situs detik.com menyebut Sensus 2010 ini ingin menjadi proyek percontohan sedunia. Secara formal, sensus juga memberi fungsi mendasar bagi dokumen penyelenggaraan pembangunan nasional. Agar penyaluran distribusi anggaran tak salah sasaran. Agar tahu persis alokasi APBN untuk orang tak punya. Agar pemerintah siap siaga melakukan pemerataan pembangunan ekonomi. Dan banyak lagi fungsi penting dari data hasil Sensus. Akan tetapi, bagaimana target-target penting itu tergapai bila di lapangan para petugas bekerja kocar-kacir! Apa yang bisa diharap dari orang yang kehilangan martabat (karena tidak dilindungi penuh oleh negara?).



DPR Lalai
Atas semua itu, ke mana hendak mengadu? Kembali mengutip berita detik.com: DPR RI akan memanggil BPS, atas semua proses Sensus yang mendekati ujung. Dalam rangka evaluasi menyeluruh, terhadap kendala, halangan, tantangan, dan profesionalisme petugas Sensus. Anggota DPR RI dari Komisi II, A. Malik Haramain mengatakan bahwa isu penting yang akan diangkat adalah profesionalisme petugas di lapangan.


Kita akan bergembira (sekali) apabila DPR RI justru terlebih dahulu memanggil penghuni perumahan elit di Menteng, Pondok Indah, di Apartemen Mewah, atau di Cluster Elit Alam Sutera Tangerang, yang menolak disensus. Tanya kepada orang-orang maha kaya itu, mengapa tak sudi di data? Tidak kah para legislator itu tersinggung jika ada "wakil petugas negara" yang digigit anjing? Diusir dan dilecehkan?


Tetapi kenyataannya selalu begitu. DPR tidak hadir ketika dibutuhkan. Dan muncul ketika persoalan terlanjur memusingkan. Lelah, sudah...

Bahasa Politik DPR RI

Orang-orang eskimo di kawasan dingin kutub utara sana memiliki belasan kosa kata untuk menunjuk satu benda bernama salju! Mereka hidup dan beraktivitas di lingkungan berlapis es tebal, bahkan rumah mereka, disebut Igloo, juga terbuat dari bongkahan es! Sedangkan di belahan dunia lain, istilah untuk hamparan es abadi berwarna seputih kapas itu, paling hanya disebut dengan satu kata. Di Indonesia disebut salju. Sementara di dunia Arab disebut Tsalaj.


Contoh bisa dibalik. Di kawasan gurun sahara dan negara-negara Arab, binatang Unta sangat amat dibutuhkan. Tak salah jika Al Quran menyebut Unta sebagai bahan pelajaran akan keajaiban ciptaan Allah: Apakah kamu tidak memeperhatikan bagaimana Unta diciptakan? Keseluruhan tubuh unta, dari ujung kuku hingga bulu dan tulangnya, bisa dimanfaatkan oleh orang-orang gurun pasir. Malahan menurut Robert Lacey, dalam buku Negara Petro Dollar Arab Saudi, kotoran dan air seni Unta bahkan bisa dijadikan obat-obatan!


Dan mereka, para badui pengelana itu, memiliki puluhan kosa kata untuk menunjuk binatang berpunuk besar itu. Sementara kita, hanya satu kata saja: Unta! Atau Camel dalam Bahasa Inggris.


Satu lagi sebagai pelengkap. Di Indonesia, lantaran pendudukunya sangat akrab dengan kebiasaan makan, maka punya banyak kosa kata untuk menunjuk bahan makanan pokok mereka. Mulai dari gabah, beras, hingga nasi. Karena yang dimakan adalah nasi, maka ada belasan istilah untuk benda bernama nasi, yaitu nasi goreng, nasi tumpeng, nasi uduk, nasi liwet, nasi kucing, nasi (silahkan tambah sendiri), hingga nasi-hat dari Ibu dan Bapak, nasihat Ibu Guru, dan nahsiaaaan dech lo!


Relasi bahasan dengan alam, kaitan budaya dan bahasa, mengundang berpuluh-puluh teori. Tapi ada yang paling unik. Konon, keberagaman atau justru keseragaman berbahasa ditentukan oleh "tinggi-rendahnya" curah hujan!


Teori bahasa dipengaruhi curah hujan ini bukan omong kosong. Di gurun, karena hidup butuh mobilitas tinggi, berjuang untuk berkelana, berdiaspora ke daerah-daerah yang jauh, mereka butuh alat komunikasi yang simpel, agar memudahkan interaksi atar suku dan kawasan. Maka bahasa yang digunakan cukup satu dua saja. Berbanding terbalik dengan penduduk di kawasan subur, yang curah hujannya tinggi. Mereka merasa aman berdiam di lokasi masing-masing, dan mobilitas sosialnya rendah. Sehingga itu, mereka bisa membuat rupa-rupa bahasa. Sekalian untuk alat "klangenan". Inilah yang terjadi di Indonesia...


Kerasnya alam, corak nuansa budaya, dan bahkan iklim, bisa membuat dan memperkaya bahasa. Bagaimana dengan kekuasaan? Atau, tepatnya, bisakah politik membuat dan memperkaya bahasa?


Politik bukan hanya membuat, membentuk, atau memperkaya bahasa. Politik juga mempermainkan sekaligus merusaknya... (Persis anak-anak TK yang doyan mempermainkan dan merusak sesuatu).


Kalangan pengkaji bahasa politik selalu menyebut contoh fenomenal yang selalu disebut berulang-ulang (causa celebrare). Dulu, ketika Uni Sovyet berkuasa, mereka membuat kamus standar nasional. Khusus untuk lema (entri) revolusi, diterjemahkan atau dijelaskan panjang lebar, habis berlembar-lembar halaman, mulai dari sejarah, teori, pelaku, hingga metode revolusi! Wajar belaka, negara komunis terkuat di era lampau itu memang tumbuh dari akar revolusi Bolshevick oleh Vladimir Ilich Lenin dan Stalin. Anehnya, di luar negara komunis, bahasa atau istilah revolusi, diterjemahkan di dalam kamus secara singkat saja. Biasanya diartikan sebagai perubahan yang radikal, perubahan segera, atau perubahan dengan kekerasan! Dalam poiltik, ternyata, bahasa tak pernah netral.



Agak Ngeri
DPR RI hari ini memperlihatkan kebenaran bahwa kancah politik juga menjadi ajang mempermainkan sekaligus merusak bahasa!


Dengan agak ngeri, saya teringat kembali pengingatan dari George Orwel, bahwa bahasa politik adalah alat untuk membuat kebohongan terlihat menjadi jujur. Sekaligus membuat kelicikan dengan kesan sopan...


Namun yang lebih menyesakkan dada adalah pola kompromistis dan budaya permisif (serba menerima) dari rakyat kita, terhadap apa saja yang menjadi reproduksi kata-kata dari para politisi Senayan. Rakyat seolah hidup dalam memori keliru, bahwa bahasa tak akan berarti apa-apa, sekedar sebagai alat komunikasi. Terbukti, pengungkapan gaya berbahasa poiltisi DPR RI justru berkibar di media, dikonsumsi publik dan ditiru banyak orang. Celaka.


Sudah terlihat gejala pejal (banality, mati rasa) dalam berbahasa di panggung politik nasional. Dalam forum rapat resmi, seorang tokoh seenaknya memaki dengan bahasa kelas preman terminal, terdiri dari tujuh hurup, diawali hurup "b" dan berakhiran hurup "t". Reakasi keras sempat muncul, tetapi selesai begitu saja.


Atau juga, seoarang tokoh yang dikenal santun dan cerdas, menyebut istilah baru, bahwa Pansus adalah industri politik. Ini kelihaian berbahasa politik luar biasa. Sudah jelas urusan Pansus diatur konstitusi, tetapi malah disebut sebagai industri (dengan makna penyindiran).


Pendangkalan Bahasa
Maka hanya ketekunan yang cenderung kurang kerjaan saja yang akan sanggup mencatat reproduksi bahasa politik Indonesia hari ini. Betapa tidak, setiap tokoh punya istilah sendiri. Setiap lembaga, rajin menyodor bahasa sendiri, yang kadang-kadang asal comot asal pakai, tanpa memperhitungkan kualitas berbahasa.


Di DPR misalnya, belakangan berkembang istilah politik "masuk angin". Ini bukan berarti penyakit yang menjadi segemen khusus obat jamu orang pintar produksi Jamu Djago (milik Jaya Suprana). Masuk angin di sini justru enak, bukan dikerok, tetapi dikeruk, dengan uang, dengan fasilitas, dengan iming-iming jabatan. Bila rakyat curiga bahwa Pansus Bank Century masuk angin, maka itu berarti Angin Sorga sudah membuai...


Rentetan perisitilahan lain menderu-deru tiap waktu. Para politisi menciptakan kesan gampangan dan membuat wajar segala sesuatu yang sesungguhnya penuh aib dan nista. Bila ada politisi yang kemaruk, gasak kanan dan kiri, maka disebut bukan sebagai koruptor, tetapi kapal keruk! Kalau ada usulan rakyat yang agak rumit dimasukkan ke DPR, lantas tidak mendapat penanganan segera, maka jawaban yang muncul adalah istilah ini: itu bisa diatur! Dengan catatan: ikut aturan main si politisi.


Masalahnya, aturan main itu kerap dibikin melelahkan. Cobalah buka berbagai buku tentang metodologi atau bahkan kamus, cari kata tentang kesimpulan. Tidak akan jauh, bahwa kesimpulan adalah tahapan dan proses akhir untuk meringkas sebuah pekerjaan. Pekerjaan yang besar adalah justru dalam proses bagaian awal, pendahuluan, isi, lalu ujung. Kesimpulan menjadi sisi teringan dari pekerjaan besar.


Nah, bagaimana dengan DPR RI. Mereka mampu membalik semua logika itu. Kesimpulan akhir Fraksi, misalnya, yang ramai diperdebatkan hari ini, dibuat mendakik-dakik jauh ke ujung. Bahasa lalu dipermainkan, sesuatu yang sudah jelas dibuat rumit. Bayangkan, untuk membuat kesimpulan saja, butuh permainan opini publik yang melelahkan.


Terakhir, bagaimana dengan istilah menyebut nama?


Barangkali, baru sekarang ini masalah menyebut nama orang menjadi konsumsi politik yang luar biasa gencar. Untuk hal ini, maaf saja, saya tak bisa menjelaskan. Belum lengkap informasinya. Dalam permainan politik bahasa di DPR RI, agaknya, bisa terangkum dalam dua konsep besar. Masing-masing adalah: (1) terjadi pendangkalan makna bahasa atau kata (peyorasi), yang diwarnai dengan pengasaran makna bahasa (disfemia); dan (2) terjadi perlusan makna bahasa (ameliorasi) dengan praktek eufemia (pengahalusan bahasa). Agaknya, praktek seperti itu masiht terus berlangsung. Beginilah nasib Bahasa Indonesia....

Audit Komunikasi Pansus Bank Century

Di DPR ada sesuatu yang membuat banyak kalangan cemburu. Bukan lantaran tungkai kaki lenjang milik Aura Kasih atau sensasi no bra dari Andi Soraya. Melainkan menyasar kepada sekelompok politisi di Pansus Bank Century.

Kecemburuan menguat, manakala kemeriahan Pansus bertabur dengan rupa-rupa peristiwa. Seolah DPR RI hanya terdiri dari Pansus Century, yang lain “pemain figuran” belaka.

Coba hitung, ratusan aksi massa yang pro dan kontra. Ribuan spanduk dan atribut demonstrasi. Berlahirannya istilah-istilah baru yang sebelumnya tak diajarkan di kamus politik (seperti istilah banxxxt, masuk angin, dan yang terbaru industri Pansus). Sampai ke urusan berapa besar biaya yang sudah dihabiskan.

Televisi pun seperti mendapat berkah. Liputan nyaris blocking time, tak kenal pagi, siang, malam, terus-terusan ditayang ekslusif. Berlembar-lembar halaman koran mencetak berita utama, hari demi hari. Jika memakai tradisi Majalah TIME, maka Pansus Bank Century tergolong Mans of The Month. Sengaja memakai istilah “man”, karena “woman” tak kelihatan…

Padahal ada potensi tandingan dari mana-mana. Saya ingat persis, di tengah rapat Pansus yang mirip telenovela itu berlangsung, di Komisi VIII DPR RI gencar mengkritisi penyelenggaraan haji. Juga di Komisi lain yang tengah sibuk membahas APBN Perubahan (dengan nominal jauh di atas kasus Century). Tetapi realitas itu tersaput “komersialitas” pemberitaan Pansus.

Di luar lingkungan parlemen, tak sedikit hiruk-pikuk rakyat berhamburan. Ada demonstran menggembalakan kerbau di lahan beraspal (pasti dia bukan anak petani, atau penggembala dadakan!). Rangkaian peristiwa bunuh diri. Berita penculikan anak-anak di bawah umur. Atau segala sesuatu yang setelah selesai anda simak hanya bisa mengelus dada…

Lalu apa faedah yang terpetik? Selesai sebagai showbiz politik dengan akhir layaknya sinema Hollywood?

Untuk orang-orang yang terlibat langsung, terutama politisi DPR RI, arahnya mudah ditebak. Jika patokannya harga normal, minimal biaya Pansus meneyerap anggaran dua milyar rupiah. Tak tahulah jumlah yang tercantum dalam nota tak tertulis. Boleh jadi, cibiran Wakil Presiden Boediono bahwa Pansus sudah menjadi industri, berlatar dari “pengetahuannya” tentang biaya politik Pansus. Dalam rumusan orang awam pun, istilah industri selalu mengacu pada investasi, keuntungan, dan uang banyak. Pihak lain menyindir Pansus melulu menghamburkan anggaran negara, buying time, dan politik dagang sapi (political trade off).

Masalahnya adalah tak ada makna pendidikan politik apapun jika kritik berkutat ke pusaran “kecurigaan” melulu. Jelas-jelas kinerja Pansus butuh dana. Termasuk bargaining, loby, dan pendekatan. Begitu juga kampanye penggalangan dukungan. Semua itu masih berada dalam wilayah fatsoen politik dan memenuhi kadar kepatutan. Publik juga paham persis, hukum ketatanegaraan kita memungkinkan terjadinya proses-proses politik di Pansus itu.

Kalaupun lahir gugatan, jauh lebih segar andai menyasar pada efektivitas dan pelipatgandaan manfaat dari Pansus Bank Century ---terutama untuk khalayak ramai.

Posisi Netral
Lantaran negeri ini jenuh dengan mimpi dan pengandaian, maka tulisan inipun tak patut diawali dengan kata: “jika atau andai”. Semisal mencantumkan utopia: jika saja seluruh rakyat berhak menentukan, maka mereka akan memilih kompromi terbaik (kembalikan saja uang negara, salurkan untuk kaum tak berpunya!).

Tetapi wacana Pansus mahal, melelahkan dan sekonyong menjadi cibiran sejumlah golongan, tak boleh juga dituruti. Kalau perlu, justru dibendung sedari awal. Sebab jika telah membesar menjadi opini publik, lantas menimbulkan apatisme serta kemarahan khalayak, maka benar-benar panggung Pansus hanya melahirkan kerusakan dan kemudharatan.

Dari ukuran apapun, baik konstitusi, regulasi, fatsoen politik, hingga urusan kebutuhan faktual, Pansus Century memang layak hadir ---kecuali, sekali lagi, “jika” saja tak ada peristiwa dana talangan trilunan rupiah ke Bank Century.

Logika politik pun harus ke arah rasional: bahwa Pansus adalah metode membongkar kejahatan politik yang tidak biasa (extraordinary circumstances). Kebijakan dana talangan Bank Century, jika terbukti bersalah, adalah kejahatan luar biasa. Lebih dahsyat dari sekedar “kejahatan kerah putih”, kejahatan korporasi, atau sekedar korupsi kebijakan. Justru jauh melampaui semua itu. Boleh jadi, sudah termasuk kejahatan konspirasi. Nah, mengusut kejahatan seperti itu benar-benar butuh strategi politik seperti yang terdapat di Pansus Bank Century DPR RI.

Pembelajaran terpenting adalah terang benderang: biarkan Pansus bekerja, jangan ada delegitimasi politik apapun. Bisa jadi suatu hari nanti, bangsa ini butuh alat Pansus untuk mengusut peristiwa politik yang merugikan rakyat.

Audit Komunikasi
Terakhir arah politik Pansus memang mengecewakan. Tensi politik menurun, rapat sudah kehilangan greget, dan seperti terbaca arah ke mana. Padahal, selama proses kemarin, letupan semangat publik seolah terwakili. Terjadi debat panas, dan agak sukar para politisi untuk berpura-pura. Ada harapan agar Pansus bergerak ke ”bola liar” yang tak bisa dijinakkan dengan mudah. Juga melibatkan emosi para petinggi negeri. Tapi, entah karena terlalu lama, Pansus tiba-tiba mencapai anti klimaks.

Barang sudah jadi bubur. Rakyat, untuk kali ini, jangan lagi mengidap amnesia dan terlalu asyik dengan ”ingatan pendek”. Kita semua punya rekam jejak secara lengkap. Catatan tentang baik buruknya perilaku Anggota DPR RI, sikap tidak tegas dari Fraksi, atau polah tingkah para pejabat, adalah data-data primer yang bisa kita audit. Mari periksa secara seksama, lakukan audit komunikasi atas tindak tanduk para pihak yang terlibat di Pansus. Tujuannya satu: menagih integritas dan kebenaran aktivitas mereka dalam Pemilu nanti....

Noordin M Top dan Sense of Intelegence Kita

Orang-orang yang lupa terhadap peristiwa masa lalu, akan dikutuk untuk mengalami hal yang sama di kemudian hari (George Santayana).

KEMAMPUAN telik-sandi, sandhiyudha, intelejen, benar-benar diuji keampuhannya dalam menggulung orang-orang sejenis Noordina M Top, Mubarok, dan konco-konconya. Kegagalan akan berarti kehancuran. Sebab hanya butuh 100 gram saja adonan posfor, belerang, posfor dan sejenis detonator, dari tangan kotor para teroris, mampu meluluhlantakkan sebuah bangunan, mengubur siapa dan apa pun yang ada di dalamnya. Bila mau jujur, merebaknya gerak para teroris terutama tidak datang dari kelihaian operasi dan kecerdikan mereka, melainkan juga lantaran kelemahan kita. Kelemahan dalam aktivitas yang punya sebutan gagah: operasi intelejen.

Dan jangan canggung menuding jari telunjuk ke satu arah: misalnya mencibir kemampuan polisi ---sebagai pranata pemegang otoritas keamanan domestik, sekaligus menguasai monopoli kekerasan senjata plus intelejen terlembaga. Agar di saat bersamaan ada empat jemari lain yang mengarah tepat ke muka kita. Artinya, polisi tak sendirian. Banyak pihak bersalah, patut introspeksi diri, dan paling pantas yang pertama-tama di interogasi adalah kita sendiri, warga negara (biasa) di Indonesia.

Mengapa?
Daratan Indonesia memang tak kurang luas dari rentang spasial dari Inggris ke Perancis sekaligus. Ribuan pulau sambung menyambung (75 ribu pulau), dengan populasi yang begitu besar dan heterogen. Sebuah komposisi demografik yang sulit terjangkau oleh deteksi intelejen secanggih apapun. Mau tak mau, strategi keamanan kita membutuhkan konsep totalitas, pertahanan semesta. Rakyat dan warga negara adalah mata rantai penting yang harus terlibat.

Senyatanya, praksis intelejen memang meletakkan fungsi rakyat dalam batas yang jelas: sebagai narasumber informasi (sources). Benar, ada otoritas lain yang lebih sahih berperan, mulai dari organisasi, operator, infrastruktur, sampai monopoli atas perangkat intelejen (sebutlan, misalnya, BIN, atau unit ”mata-mata” lainnya yang dimiliki oleh TNI, POLRI, atau bahkan badan imigrasi).

Tetapi angka 200-an juta penduduk bukan jumlah main-main, lebih-lebih dengan sebaran yang maha luas. Tak bakal terlayani oleh state aparatus (aparat negara) yang jumlahnya jomplang. Teoritis, jumlah keseluruhan TNI/ POLRI hanya sekian digit saja dari angka di awal paragraf itu. Fakta ini mestinya menggiring pada kesimpulan mudah: negara ini butuh partisipasi publik, dalam urusan intelejen!

Namun jangan buru-buru membayangkan lahirnya rezim paranoid yang meletakan operasi intelejen sebagai pekerjaan utama. Kita tak menginginkan institusi semodel STASSI (Jerman era Hitler), MOSSAD (Israel) di negeri ini ---di mana setiap orang adalah mata-mata bagi individu lain). Melainkan, justru, menumbuhkan sense of intellegency warga negara. Mendidik kita semua untuk sadar, waspada, sekurangnya terhadap lingkungan sekitar. Minimal menggerakkan partisipasi publik untuk terlibat dalam sistem deteksi dini (early detections) dan peringatan dini (early warning). Menciptakan ruang gerak yang sempit bagi beredarnya manusia-manusia peneror, bisa dilakukan bila rumusan itu dilakukan.

Tetapi Tidak
Dari siaran televisi, banyak adegan yang mempertontonkan bahwa masyarakat kita memang lugu dalam hal kewaspadaan keamanan (security sense). Di Dusun Beji, Desa Kedu, Temanggung, tempat pengepungan teroris, muncul ragam pengakuan warga, yang sama sekali tidak mengetahui aktivitas seorang bernama Mudhori, pemilik rumah yang diserbu Densus 88. Padahal, tiga tahun lalu, anak lelaki Mudhori yang bernama Tatak diciduk polisi, karena keterkaitan dengan organisasi teroris. Bisa dibayangkan, di lokasi pedesaan yang guyub, akrab, interaksi intens, dan terbuka silaturahmi, aktivitas terorisme tidak terendus. Ada apa dengan penduduk kita?

Betapapun canggih bergerak di bawah tanah (klandestein), teroris itu butuh mobilitas, logistik, dan fasilitas penunjang gerak (minimal kendaraan, perangkat telekomunikasi). Tak mungkin mereka berdiam seperti pertapa. Sudah pasti, mestinya, ada sejumlah informasi yang terlihat atau terpantau. Bahkan sekalipun di perkotaan ---yang penduduknya cuek dengan keadaan sekeliling— mestinya sesuatu yang ”ganjil” dari satu dua penghuni harus terlacak.

Patut kita bongkar wacana bahwa gerak teroris seperti hantu! Ini kebohongan paling tak berdasar. Mereka bertindak berdasarkan suatu pola, dalam organisasi, butuh kontak, memakai fasilitas yang terlihat mata telanjang (entah kendaraan, entah HP, atau laptop sekalipun). Lagipula, sejumlah bukti telah menjelaskan, mereka beredar tidak di pulau-pulau luar yang jauh dari akses ke Jakarta. Lokasinya tak jauh dari Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Karena sasaran mereka juga adalah Jakarta, jantung kehidupan republik ini. Andai saja publik memiliki sense of intellegence yang memadai, teror tak akan mudah meledak.


Rekomendasi
Mulai dari titik paling dasar, bahwa setiap kepala di republik ini terdokumentasi dalam arsip pemerintah, sekecil apapun itu. Entah dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, atau Surat Izin Mengemudi. Inilah sumber informasi primer. Praksis intelejen juga terbantu oleh data-data ”administratif sipil” ini. Pendidikan sadar intelejen harus meyakinkan aparat pemerintah di level paling ujung (misalnya aparat desa dan kelurahan) untuk hati-hati dan tidak memalsukan dokumen ini.

Putaran berikut adalah warga biasa yang tidak berurusan dengan arsipasi. Tetapi punya kontak sosial dan bergumul dengan hidup sehari-hari. Lewat tayangan media, mereka mungkin tahu ciri-ciri, pola, karakter dan tindak-tanduk para peserta aksi teror. Informasi inilah yang harus disosialisasikan kepada semua warga. Pekerjaan ini bukan perkara mustahil, sebab organisasi non negara sekalipun telah mentradisi di masyarakat kita, mulai dari organisasi keagamaan, sosial, kepemudaan, sekolah, atau bahkan arisan ibu-ibu. Belum lagi bila didukung oleh negara, dengan perangkat yang tersedia, sampai ke tingkat desa/kelurahan, RW, hingga RT.

Inilah yang abai dilakukan. Penyebarluasan informasi tentang perburuan terorisme berhenti sebagai urusan kepolisian, menyebar pamflet, menjanjikan hadiah besar bagi informasi tentang orang-orang yang diburu. Terkesan sporadis dan temporal. Dengan objek tunggal bernama orang-orang tertentu, lengkap dengan sketsa wajah teroris.

Kita butuh jauh lebih banyak. Kampanye publik tentang metode, pola, karakter, dan bahkan kalau perlu jaringan terorisme, harus benar-benar gencar dilakukan. Dan tidak memakai ritme lagu dangdut, kencang di saat tertentu dan kendur di saat yang lain. Diseminasi, penyadaran tentang bahaya terorisme termasuk ikhtiar penanggulangannnya, adalah sama perlunya dengan pendidikan sosial lainnya. Karena kita tak ingin kejadian seperti ini terulang terus di lain waktu.

Catatan akhir. Menyedihkan bila adegan teror di televisi itu nyaris menjelma sebagai showbiz, seperti liputan ekslusif dari beberapa stasiun televisi. Orang melihatnya sebagai tontonan yang tidak berbahaya. Kemudian lupa setelah ada peristiwa lain yang lebih dramatis! Kelak, jika bangsa ini lupa terhadap bahaya terorisme, kita akan mengalami nasehat dari Santayana: orang yang melupakan peristiwa masa lalu, akan dikutuk mengalami hal yang sama....

Keteladanan Berpolitik....

Fatsoen politik hampir hilang dalam pusaran Pemilu April 2009 ini... Entah di lingkungan elit, para komprador, massa militan partai, atau bahkan pencitraan di media massa. Kita kehilangan sentuhan yang menggeletarkan nurani, dari serentetan sodoran pernyataan politik para tokoh dan akademisi. Tabung memori intelektualitas kita pun kosong dari jejalan hikmah yang memberi kesan ----bahwa rasionalitas itu perlu.... Pentas politik sudah bertiwikrama menjadi showbiz, terkemas oleh industrialisasi hiburan, oleh televisi, oleh balihoo... oleh segalanya yang bisa mendompleng pesan semu.

Berlawanan total dengan kejadian sekitar 10-11 tahun lewat. Saat itu gagasan adalah pemenang. Pilihan sangat tegas, dan resiko menjadi tumpas berada di depan mata. Kita tahu si "a" palsu, kita kenal persis si "b" idealis. Gagasan, pencerdasan, dan gelombang harapan menggumpal-gumpal. Kekuatan itulah yang kemudian meluruhkan bangunan politik Jenderal Soeharto. Hari ini semuanya seperti bermain kartu remi. Seperti tidak ada kategori baik dan buruk, cerdas dan dungu, murni atau palsu ---semua kartu adalah sama, tergantung siapa yang memaikan. Kemasan adalah panglima.....

Begitulah Demokrasi
Demokrasi, seperti diakui banyak pihak, memang bukan jembatan baja yang anti roboh. Terkadang malahan teramat rentan. Bisa membawa rakyat ----yang mencoba menyebrangi jembatan demokrasi itu--- justru jatuh ke dasar jurang. Tetapi toh, lebih baik melintasi jalan demokrasi daripada bersikutat dengan angkara ---yang sama buruknya menindas.

Intinya jangan membubuhkan tanda tangan di cek kosong. Kita berhitung untung rugi. Karena memang hidup tak sepenuhnya seperti jam dinding, teratur, kaku, saklek, tinggal tunggu posisi yang diinginkan. Seperti hari ini dan besok, pendukung Partai Demokrat senang bukan kepalang. Langkah berikutnya tinggal sejangkauan tangan, mematri kursi RI satu untuk Sang Pembina, Bapak Soesilo Bambang Yoedhoyono. Pemilu kita pun, dalam ukuran minimal, berlangsung cukup demokratis. Tetapi hampa nilai-nilai kebangkitan semangat politik. Tidak ada isu perubahan. Hampa dengan penyegaran motivasi. Teramat pejal, dangkal, banal....

Terbata-bata
Aku sendiri menjadi baut atau sekrup kecil dari mesin besar politik yang menggeregak ---melindas suara alternatif, meratakan kegelisahan publik. Tersuruk suruk dalam operasi justa, menggelontorkan wacana kosong dan menangkap aspirasi palsu. Batinku tersedak, jiwaku terisak. Hanya Allah yang Maha Tahu ratapanku....

Namun rahasia kehidupan memang tidak tersaji di meja makan. Aku selalu bisa mengecap hikmah, pelajaran-pelajaran penting dari perjalanan politik yang aku libati. Faktanya senantiasa terhina, tersia, terpojokkan, dipermalukan ---di samping kerja keras siang dan malam. Begitulah lintasan "sejarah" politik aku beberapa tempo berselang. Cukup tersedia tawaran-tawaran hikmah: bahwa aku bisa bersikukuh, bertahan dalam gempuran. Bahwa aku mau bekerja keras, dari pagi hingga malam. Bahwa aku bisa mempertahankan harga diri di hadapan lingkungan. Bahwa kinerja aku diakui banyak orang. Semuanya bertelekan pada ego dan self esteem.... Toh, berlangsung tanpa rekayasa ---di sini tangan Allah yang bermain. Ia Sang Penyelamat.....

Pulang
Aku akan pulang dengan kepala tegak!
Disertai serangkaian nadzar pribadi untuk memperbaiki amal ibadah, ilmu dan hikmah, shodaqoh dan silaturahmi. Menaburi hari-hariku dengan segala kebaikan-kebaikan. Aku semakin percaya, Allah Maha Baik, dan mendorong kita berbuat baik. Isteri dan anak-anakku telah lama menanti. Hatiku malah semakin lapang. Tantangan terberat terlewati... dengan hasil yang tak sepenuhnya kuinginkan. Yang paling penting adalah pembuktian dan integritas. Kata Hadis Nabi: bekerjalah kamu dengan sebaik-baiknya, dan nanti Allah, Rosulmu, serta orang-orang mukmin akan mengetahuinya....

Barangkali setiap kawan, mitra, dan bahkan anak - isteriku, menyangka aku akan mendapat hadiah. Aku tak tahu pasti ---menuntut tidak, mengharapkan terlalu dalam juga tidak. Aku sudah mendapatkan fatsoen, lewat keperihan-keperihan. Biarkanlah Allah yang menentukan. Dia Maha Tahu kebutuhan-kebutuhanku. Tetapi batin berbisik: Ya Allah, lapangkanlah rezeki untukku... beri aku kasih sayang dan perlindunganMU. Amien....